Netizen Indonesia - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengungkapkan, tidak ada anggota DPRD DKI Jakarta yang menyerahkan Laporan Harta Kek...
Netizen Indonesia - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengungkapkan, tidak ada anggota DPRD DKI Jakarta yang menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Menurut Laode, bagaimana dapat memberantas korupsi di sektor politik jika aktor-aktor politiknya tidak patuh dalam penyerahan LHKPN.
Tidak hanya DPRD DKI Jakarta, tapi DPRD Lampung, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara juga sama sekali tidak melaporkan LHKPN.
Selain empat DPRD provinsi di atas, masih ada enam DPRD lain yang tingkat ketaatan pelaporan LHKPN dibawah 4 persen yaitu Banten (1,9 persen) , Aceh (1,3 persen), Papua Barat, Papua, Kalimantan Tengah (3 persen) dan Jawa Timur (3,23 persen).
Menurut Laode, orang yang ditangkap oleh KPK sebesar 88 persen diantaranya aktor politik DPR, DPRD, Bupati, Gubernur sedangkan yang belum ditangkap juga tidak mau lapor LHKPN.
Laode mengaku, tidak ada sanksi bagi mereka yang enggan melapor, tetapi penyerahan LHKPN hanya soal moral saja.
Mau Kuliah dengan Beasiswa? klik Disini
Penulis : Handayani
Sumber : Fakta.news
Image : Harianpijar.com
